Relevansi Hakikat Kultural Politik dengan Netralitas Politik Birokrasi

Isu mengenai netralitas birokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu maupun Pilkada adalah bagian dari kontestasi politik yang tidak dapat diindahlan. Hal demiikian didukung oleh berragam pesrpektif yang memiliki kesimpulan yang sama bahwa studi birokrasi kontemporer memiliki kesimpulan yang sama, dimana birokrasi tidak netral dalam Pemilu. Akar musabab pastinya sangat berragam juga. Seprtinya apa yang menjadi tolak ukur KASN 2021 dalam menelaah netralitas birokrasi menemukan bahwa ikatan kekeluargaan, peran kepala daerah sebagai PPK serta perefernsi jabatan karis birokrasi menjadi kendala terbesar dalam penegakan netralitas birokrasi. Semangat reformasi birokrasi yang mengedepankan aspek netralitas pelayanan, netralitas kebijakan politik dan netralitas poltik birokrasi hingga pada penjelmaan birokrasi berakhlak sejatinya belum menemukan titik terang dalam implementasinya.

Kita mungkijn terbiasa dengan bacaan yang mengkultusakan Indoensia terhadap jejak tertentu, tanpa mempertimbangkan Indoensia merupakaan bacaan atas eksistensi problematika dan tuntutan masyarkat adat yang membedakan kata Indoensia dengan konsekuensi objekif negara lain. Artinya objektifitas atas ke-Indonesia-an merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari argumentasi lokalitas. Tanpa Gorontalo Indonesia tidak akan disebut sebagai Indoensia, namun demikian tanpa Indoensia Gorontalo ada entitas yang akan selalu menonjolkan diri dan identitas atas ke-Gorontaloan-nya. Dalam konteks ini, Gorontalo merupakan bagian dari entitas yang layak diperhitungkan dalam paraktek penyelenggaraan negara bangsa

Dalam konteks ini, harus disadarai urgenatitas atas lokalitas ke-Indoensia-an bahwa praktek penyeenggaraan pemerintahan dengan berasumsikan pada praktek rasional Weberian merupakan bagian kekeliruan atas penjelmaan praktek birokrasi bagi negara berkembang sepertti Indonesia. Banyak pakar yang mengkritisi Weber, namun dalam kajian otentiknya tidak dapat dipisahkan dari argumentasi yang dibangun oleh Weberian. Begitupun sebalinya, banyak pemikir yang mengkritisi Riigs, akan tetapi dalam argumentasinya tidak terlepas dari model salah birokrasi sala Riigs dalan setiap temuan,. Praktek spertinya mudah dibaca dalam penyelenggaraaan birokrasi khususnya ngera berkembang.

Kekehwatrian Betham dan Miftah atas praktek birokrasi di Indoesnia terbukti dalam tataran kontekstual. Dengan mengedepankan apsek teknis, kita kemudian lupa akan subtansi dari independensi dan perilaku birokrasi ketika diperhadapkan dengan Pemilu. Buktinya, netralitas birokrasi sangat dipengaruhi oleh persoalan independensi dan perilaku birokrasi dalam Pemilu. Temuan Hendra Noer tidak berbeda dengan temuan yang lainnya, Firnas, (2016); Martini (2015); Mudiharta (2018); Wahyudi (2018), Pananrang, Nippi (2021) menyimpulkan bahwa perilaku ketidaknetralan birokrasi di Indonesia sudah terjadi sejak pra kemerdekaan hingga dekade sekarang ini. hingga temuan Edwart Aspinal (2019) pada tahun 2019. Apa yang diasumsiukan oleh beberapa temuan tersebut tanpa mengilhami hakikat kultural politik  masyarakat atau birokrasi lokal yang dapat dijadikan sebagai pengangan untuk menselaraskan independensasi birokrasi dalam setiap perhelatan politik di daerah.

 Negara dan generasinya sering lupa akan esksitensi kultural politik dalam penjelmaan kontestasi politik serta apa yang dicita-citakan oleh negara, yang mana birokrasi wajib netral dalam Pemilu. Kita lupa akan konsistensi nilai manusia sebagai mahkuk politik. Artinya ASN dihargai hak politiknya untuk memilih, namun dibatasi partisipasi politik mereka. Simalakama bagi posisi ASN sebagai birokrasi, disisilan hirarki seperti apa yang di asumsikan oleh Weber sebagai rasionalitasnya tidak terbukti bagi negara berkembang. Selama ASN tidak dicabut hak politiknya untuk memilih, mereka selalu terjebak dalam narasi politik praktis. Dalam prakreknya, ASN selalu dimanfaatkan untuk kemenangan calon atau partainya kepala daerah.

Dalam melegitimasi hal tersebut, kemenangan partai politik disetiap level pemilihan kabuptan kota dan provinsi tidak terlepas dari keberadaan kepala daerah sebagai petahana. Kondisi demikian bukan hanya terjadi di provinsi Gorontalo namun menjadi bagian dari integrasi politik nasional kontenporer. Celakanya lagi buta kita sebagai negara bangsa adalah menempatkan sesuai yang bukan para koridornya. Banyak yang merasa pandai, dari kepandaiannya mereka merasa merasuki semua isu atau masalah menyangkut dengan eksistensi negara terutama mengenai netralitas birokrkasi

Alternatif Netralotas Birokrasi Dalam Perspektif Hulondalo

Dengan tidak memungkiri apa yang dikemukakan oleh Riigs tentang birokrasi dinegara berkembang dengan tipe salah, kesimpulan sederhana yang dapat dikemukakan adalah parktek penyelenggaraan birokrasi dinegara berkebang seperti Indonesia tidak terlepas dari konteks prismatic ala Riggs (1996) Dengan demikian, lingkungan kontekstual sangat erat kaitanya dengan praktek penyelenggaraan birokrasi. Bagi Indoensia, persoalan ini tidak dapat disampingkan, dimana praktek birokrasi di daerah tertentu akan sangat berbeda dengan daerah lain. Atas hal tersebut, praktek kepemimpinan birokrasi transformasional sangat penting dilakukan untuk menjaga netralitas politik birokrasi dalam setiap perhelatan Pemilu.

Dalam kasus Amerika Gyung, Jeong (2016) Serikat Porter, Rogowski (2018) menemukan bahwa masih terdapat pemilih dalam hal ini ASN terfragmentasi lewat basis tradisional antara Partai Republik dan Demokrat. Pemilih ASN memiliki prefernsi politiknya atas kedekatan secara tradisional.  Dalam bacaan tentnag keberadaan birokrasi dalam Pemllu,  Sukri Tamma (2016) mengungkapkan bahwa  pemilu telah menjadi ajang bagi para birokrat lokal dan calon untuk saling menguntungkan dalam mencapai kepentingannya masing-masing. Olehnya itu, birokrasi profesional dan rasional Weberian tidak tercermin dalam praktek birokrasi Indonesia.  Terdapat netralitas yang parsial yang dibentuk atas dasar patronase antara kepala daerah dengan para politisi serta birokrat di daerah yang membuat birokrasi sulit untuk netral dalam Pemilu. Temuan tersebut tidak berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Zuhro. (2021) bahwa birokrasi Indonesia masih rentan terhadap intruksi politik kekuasaan untuk melanggengkan status quo dalam Pemilu maupun Pilkada. Menonjolnya keterlibatan birokrasi seiring dengan keikutsertaan petahana dalam pemilihan umum nasional dan daerah. ASN mengalami disorientasi dan budaya birokrasi yang masih mempertahankan nilai lama membuat birokrasi tidak efektif dalam mempertahankan profesionalisme dan kenetralan dalam Pemilu

Temuan dan argumentasi tersebut menunjuan kepada kita semua bahwa konteks netralitas birokarasi agak sukar untuk dipenuhi, hal ini juga berlaku bagi negara adidaya sebagai pelorpor demokrasi dunia yani Amerika.  Apa yang diasumsikan oleh Riggs ((1996) menjadi fakta bagi kita dalam memperdebatkan netralitas birokrasi. Jika dirunut lebih diteal, kelaman yang dimiliki dalam praktek penyeenggaraan birokrasi merupakan peluang bagi penguatan netralitas birokrasi di daerah lebih khususnya adalah Gorontalo. Dungga, (1971) telah merekonstruksi  unsur falsafah hidup masyarakat Gorontalo dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah. Artinya, bagi masyarakat adat Gorontalo seperti catatan Kaluku (1965:) sebelum masuknya Islam masyarakat Gorontalo sudah memperdebatkan konsep one man one vote pada masa raja Ilahude 1385-1427. Dimana konreks musyawarah mufakat adalah bagian terpenting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Apa yang dikemukakan oleh Haga (1981) nerupakan bagian dari representrasi kekuasaan masyarakat adat Goronralo. Dimana raja tidak mejmiliki kekuasaan absolut, Bate sebagai representasi rakyta dapat memecat raja dalan segala kondisi.

Berankat dari konsekuensi atas nilai tersebut, tentunya kita akan diperhadapkan dengan suatu konsekuesni bahwa apakah nilai bagi masayarakat adat Gorontalo tidak dapat dijadikan sebagai formulasi kebijakan untuk menetapkan landasan netralitas politik birokarsi dalam setiap perhelatan politik lokal Gorontalo kontemporer? Pada level ini, Taki Node layak untuk menjadi sumber inspirasi bagi prakrek penyelenggaraan pemerintahan dalam menjungjung netralitas birokrasi. Catatan Verrianto Madjowa (2015:5-6) menunjukan bahwa setelah dilantik pada tanggal 5 Agustus 1963 praktek penyelenggaraan pemerintah berlandaskan pada falsafah masyarakat adat Gorontalo yang bersumber dari ASQ. Kenetralan sebagai abdi negara ditunjukan lewat penolakan terhadap SK Menteri Dalam Negeri Agar kepala daerah wajib berkampanye untuk Golkar dan harus memenangkan Golkar disemua tempat minimal 51%.

Sikap loyalitas kepada negara dibuktikan dengan ketegasan untuk menolak berkampanye untuk Golkar, tentunya hal ini beririsan dan sesuai dengan perilaku salbia sebagai konsep budi adat Gorontalo. Atas kejujuran dan keadilan bagi ta’uwa berakibat pada target perolahan suara partai Golkar di Gorontalo Pada Pemilu 1971. Atas kesetiaannya kepada negara, Taki Niode memilih untuk mengundurkan dari Walikotapraja Gorontalo. Berdasarkan pada temuan penelitian dan catatan atas Taki Niode dapat memberikan penguatan bahwa perilaku salbia dapat dijadikan alternatif dalam mendorong perilaku rasional politik birokrasi. Pada konteks ini, perlu adanya transformasi lingkungan kontekstual dalam praktek birokrasi di daerah. Dengan penguatan tersebut dianggap mampu untuk mendorong sikap netralitas politik birokrasi dalam Pemilu.

Perkara bagi kita sangat sederhana, dimana arena kontekstual lokal dapat dijadikan sebagai referensi untuk penguatan netralitas birokrasi dalam arena kontesasi demokrasi lokal. Bacaan terhadap hal tersebut, apa yang menjadi intisari dari perspektif Hendra Noor adalah bagian dari kondisi kontekstual praktek birokrasi di Indoneia. Bacaan yang gamblang ini diharpkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran bagi ketia semua bahwa subtansi ketidaknetralan birokrasi dapat dipetakan pada narasi kontekstaul berdasarkan narasi lokalitas. Prakrek Taki Niode dapat dijadikan sebagai insprorasi bahwa agenda ketercapaian netralitas birokrasi bukan hanya di ukur melalui narasi regulasi menurut hukum postif negara, namaun kearifaan lokal atas Gorontalo dapat merekonstruksi agenda netralitas birokrasi sesuai dengah samngat reformasi birokrasi. Melalui tulisan yang sederhana ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam diskusi Ketdaknetralan Birokrasi Indoensia Karya Hamka Hendra Noor.

Alternatif Netralitas Birokrasi

(Bacaan Hakikat Kultural Politik Gorontalo Atas Taki Nidoe Dalam Bayangan Hendra Noor)

Oleh : Dr. Ramli Mahmud, S.Pd.,M.A